4 Kebijakan Khusus Untuk Guru Di Tempat Terdampak Peristiwa Asap
Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Seiring adanya kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia khususnya yang melanda di Pulau Sumatera dan Kalimantan semenjak beberapa bulan ini yang notabene disebabkan jawaban adanya kebakaran lahan yang terus meluas di beberapa wilayah serta terjadinya demam isu kemarau yang berkepanjangan, hal tersebut tentu saja mempunyai efek yang cukup serius pula bagi dunia pendidikan ibarat adanya gangguan pernafasan yang ditimbulkan jawaban pekatnya kabut asap.
Perhatian Kemdikbud pun cukup serius ibarat adanya Surat Edaran Kemdikbud dengan adanya surat edaran resmi Kemendikbud No. 90623/MPK/LL/2015 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Pemerintah Provinsi, Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tertanggal 23 Oktober 2015 ihwal Penanganan Pendidikan pada Daerah Terdampak Bencana Asap.
Seperti yang admin rilis dari Kemdikbud.go.id yang disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, bahwasannya ada 4 (empat) kebijakan yang akan diterapkan terhadap guru di kawasan terdampak tragedi asap. Kebijakan tersebut antara lain ialah sebagai berikut :
1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tetap Dibayarkan
"Tunjangan profesi guru / TPG bagi guru-guru di kawasan bapak-ibu tetap dibayarkan, tidak terkena hukum 24 jam. Karena kini sedang sanggup tragedi alam maka kami mohon semenjak terjadinya musibah, hak guru tetap diberikan," ujar Pranata dalam Rakor Penanggulangan Dampak Bencana Asap antara Kemendikbud dengan dinas pendidikan provinsi terdampak tragedi asap, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, (29/10/2015).
2. UKG Tidak Harus Mengikuti Jadwal Nasional
Kedua, terkait uji kompetensi guru (UKG) secara nasional yang akan berlangsung pada 9-27 November 2015, Pranata menyampaikan UKG di sembilan provinsi yang terdampak tragedi asap tidak perlu mengikuti agenda nasional sehingga sanggup ditunda sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. "Bisa Desember atau Januari 2016. Per kabupaten tidak perlu sama," katanya.
3. Adanya Pemberian Bansos untuk KKG dan MGMP
Ketiga, lanjut Pranata, Kemendikbud siap memperlihatkan dukungan sosial dalam bentuk block grant untuk Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud ihwal Penanganan Pendidikan pada Daerah Terdampak Bencana Asap. Bantuan sosial akan diberikan secara selektif kepada KKG/MGMP yang melaksanakan pengayaan atau remedial kepada siswa terdampak tragedi asap. "Contoh proposalnya nanti kita berikan," tutur Pranata.
4. Adanya Penambahan Tenaga Pendidik
Kebijakan keempat, lanjut Pranata, ialah Kemendikbud siap memperlihatkan tenaga pendidik pelengkap apabila ada undangan dari kawasan terdampak tragedi asap. "Apabila diharapkan tenaga pelengkap untuk pendidik kami siapkan dari P4TK. Kami minta daftar kebutuhan dari bapak-ibu," katanya.
Rakor Penanggulangan Dampak Bencana Asap yang dihadiri perwakilan dinas pendidikan dari sembilan provinsi yang terdampak tragedi asap, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Masing-masing kawasan memperlihatkan laporan singkat mengenai perkembangan terkini dari dunia pendidikan di daerahnya.
Selanjutnya rakor membahas tindak lanjut penanganan pendidikan di daerah-daerah tersebut dengan prinsip tidak merugikan penerima didik maupun guru dan tenaga kependidikan. Beberapa pejabat Kemendikbud yang hadir dalam rakor antara lain Kepala Balitbang Totok Suprayitno, Sesditjen Dikdasmen Thamrin Kasman dan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Nizam. (Desliana Maulipaksi)
Referensi artikel : Kebijakan untuk Guru di Daerah Terdampak Bencana Asap – Kemdikbud.go.id
0 Response to "4 Kebijakan Khusus Untuk Guru Di Tempat Terdampak Peristiwa Asap"
Posting Komentar