70 Soal Dan Tanggapan Sistem Aturan Dan Peradilan Di Indonesia
Soal dan tanggapan sistem aturan dan peradilan nasional di Indonesia (pilihan ganda, essay). Kali ini kami akan membagikan salah satu soal PKn yang membahas ihwal sistem aturan dan peradilan nasional di Indonesia. Soal pilihan ganda dan essay ihwal sistem aturan dan peradilan nasional ini kami susun alasannya yakni banyaknya seruan dari pembaca, khsusnya para guru yang ingin menciptakan latihan soal untuk para muridnya.
Sebelum kita membaca lebih jauh ihwal soal sistem aturan dan peradilan di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mencar ilmu sedikit ihwal sistem aturan dan peradilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem aturan yang berlaku di Indonesia merupakan gabungan dari sistem aturan eropa (karena Indonesia usang dijajah bangsa eropa), sistem aturan agama, dan sistem aturan adat.
Adapun sistem aturan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu aturan perdata dan aturan pidana. Untuk sistem peradilan di Indonesia dikenal dengan sebutan forum yudikatif atau kehakiman. Update, Buka : 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Kunci tanggapan soal sistem aturan dan peradilan nasional sanggup anda lihat pada selesai artikel. Jika ada kesalahan dalam kunci tanggapan dan pembahasan, silahkan hubungi kami melalui kolom komentar. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan tanggapan sistem aturan dan peradilan nasional di Indonesia.
a. Norma aturan mengatur pergaulan hidup manusia
b. Norma aturan mempunyai hukuman tegas dan mengikat
c. Hukum akan sanggup berjalan dengan baik apabila kesadaran aturan warga negara tinggi
d. Norma aturan sangat mempunyai kegunaan bagi suatu negara
2. KPK merupakan arti dari ….
a. Kartu Pemberantasan Korupsi
b. Komisi Pemberantasan Korupsi
c. Organisasi Anti Korupsi
d. Komisi Pemberantasan Kolusi
3. Dibawah ini merupakan kesadaran aturan di lingkungan sekolah, kecuali ....
a. Datang ke sekolah sempurna waktu
b. Menaati peraturan di sekolah
c. Disiplin dalam belajar
d. Tidak menggunakan atribut sekolah
4. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk mendapatkan akibat-akibat pelanggaran aturan tanpa.kecuali,.apabila seseorang dinyatakan bersalah sesudah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
a. Memaksa
b. adil dan benar
c. Sanksi
d. Sifat tegas dan nyata
5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Adanya Larangan
2) Adanya sanksi
3) Bersifat memaksa
4) Bersifat mengikat
Dari pernyataan disamping, yang termasuk ciri-ciri hukum, yaitu ...
a. 1,3 dan 4
b. 1,2 dan 3
c. Semua benar
d. 2,3 dan 4
6. Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberantas segala bentuk korupsi, yang ………pelaksanaannya dilandasi UU. UU yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ...
a. UU No.31 Tahun 1998
b. UU No.31 Tahun 1999
c. UU No.20 Tahun 2001
d. UU No.26 Tahun 2000
7. Hukum Doktrin yakni ...
a. Hukum yang diambil dari peraturan budbahasa dan kebiasaan
b. Hukum yang terbentuk dari putusan sidang
c. Hukum yang tercantum dalam peraturan UU
d. Hukum yang berasal dari para andal hukum
8. Kependendekkan dari Indonesian Corruption Watch yakni ....
a. Indo Corrup Watch
b. IWC
c. ICW
d. InCoW
9. Ada berapa penggolongan aturan berdasarkan sumbernya....
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
10. Alat kelengkapan peradilan yaitu sebagai berikut, kecuali ....
a. Jaksa
b. TNI
c. Polisi
d. Hakim
11. “Menegakkan aturan dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum” Pernyataan.tersebut merupakan kiprah dari seorang ....
a. Wakil Hakim
b. Jaksa
c. Hakim
d. Polisi
12. Dasar aturan lain yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) yakni ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30
c. UU No.24 tahun 2003
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
13. Dasar aturan konstitusional Mahkamah Konstitusi(MK) yakni ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30
c. UU No.24 tahun 2003
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
14. Sikap yang secara internal mengambarkan adanya harapan dari setiap warga negara untuk membuka.diri dalam memahami aturan yang berlaku didalam masyarakat yakni pengertian dari ....
a. Sikap tertutup
b. Sikap terbuka
c. Sikap objektif/ rasional
d. Sikap jujur dan tegas
15. Himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata terteib suatu masyarakat dan alasannya yakni itu harus ditaati oleh masyarakat merupakan pengertian berdasarkan ...
a. John Locke
b. Uttrech
c. Leon Duguit
d. Immanuel Kant
16. Penggolongan aturan berdasarkan tempat berlakunya antara lain sebagai berikut, kecuali...
a. Hukum UU
b. Hukum Asing
c. Hukum Nasional
d. Hukum Internasional
17. Dasar aturan konstitusional Komisi Yudisial(KY) adalah.....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 B
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
18. Hukum yakni aturan tingkah laris para anggota masyarakat yakni pengertian aturan berdasarkan ahli...
a. Immanuel kant
b. Uttrech
c. Leon Duguit
d. S.M Amin
19. Berdasarkan sudut pandang aturan perbuatan korupsi mencangkup unsur-unsur sebagai berikut,.kecuali...
a. Merugikan negara
b. Penyalahgunaan wewenang
c. Melanggar aturan yang berlaku
d. Membayar pajak
20. Penggolongan aturan berdasarkan cara mempertahan kannya terdiri dari ....
a. Hukum material dan formal
b. Hukum privat
c. Hukum Obyektif
d. Hukum Subvektif
21. Hukum yang berlaku disuatu negara yaitu aturan .....
a. Internasional
b. Asing
c. Nasional
d. Gereja
22. Menurut bentuknya aturan dibagi menjadi dua, yaitu ....
a. Hukum Pidato dan Lisan
b. Hukum Lisan dan Tertulis
c. Hukum Tertulis dan Tidak tertulis
d. Hukum Lisan dan Tidak tertulis
23. Wewenang Komisi Yudisial (KY) antara lain sebagai berikut , kecuali ....
a. Menetapkan komisi hakim
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
c. Mengusulkan pengan katan hakim agung kepada DPR
d. Menjaga sikap hakim
24. Tujuan aturan yakni mengatur pergaulan hidup insan secara damai. Berikut adalah tujuan aturan dari para andal yang bernama....
a. Teori Etis
b. Prof.Dr.L.J Van Alperdoon
c. Jeremy Betham
d. Geny
25. Hukum berdasarkan sumbernya, aturan yang berbentuk putusan hakim yaitu putusan ...
a. Hukum Kebiasaan
b. Hukum Traktat
c. Hukum UU
d. Hukum Yurispudensi
26. Kesadaran aturan dilingkungan keluarga antara lain, kecuali...
a. Menghiraukan pesan yang tersirat orang tua
b. Menaati peraturan keluarga
c. Selalu menjaga nama baik keluarga
d. Mendengarkan nasehat orang tua
27. Hukum yang berlaku dinegara lain yaitu aturan ....
a. Asing
b. Internasional
c. Nasional
d. Gereja
28. Menurut sifatnya, salah satu aturan berdasarkan sifatnya yaitu....
a. Hukum subyektif
b. Hukum obyektif
c. Hukum tidak memaksa
d. Hukum memaksa
29. Perhatikan uraian berikut!
1.) Adanya hukuman yang tegas terhadap para pelanggar
2.) Peraturan itu dibuat oleh suatu tubuh resmi yang berwenang
3.) Peraturan yang mengatur tingkah laris insan dalam pergaulannya
4.) Peraturan itu bersifat memaksa
Pernyataan tersebut merupakan ...
a. Sifat Hukum
b. Ciri-ciri Hukum
c. Tujuan Hukum
d. Unsur-unsur Hukum
30. Hukum Internasional terdiri dari sebagai berikut yaitu ...
a. Hukum sipil
b. Hukum pidana Internasional
c. Hukum perdata Internasional
d. Hukum Tata negara
a. Hukum UU
b. Hukum obligasi
c. Hukum Gereja
d. Hukum publik
32. Tugas-tugas komisi yudisial antara lain.....
a. Mengadili pada tingkat pertama
b. Memutuskan pembubaran partai politik
c. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
d. Memutuskan perselisihan
33. Contoh aturan formal yaitu sebagai berikut ....
a. Hukum asasi
b. Hukum program asing
c. Hukum program perdata
d. Hukum sipil internasioanal
34. “ Hukum yang memuat peraturan –peraturan yang mengatur kepentingan2 yang berwujud perintah dan larangan.” Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Hukum material
b. Hukum formal
c. Hukum Objektif
d. Hukum subjektif
35. “Tujuan aturan yakni mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.” Merupakan pengertian dari andal ....
a. Jeremmy Betham
b. Geny
c. Prof. Subekti, S.H
d. Teori Etis
36. Hukum publik ( Hukum Negara ) terdiri dari sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum Ekspor
b. Hukum Internasional
c. Hukum manajemen negara
d. Hukum tata negara
37. Jika diartikan secara luas, maka aturan perdata yakni sebagian dari ....
a. Hukum pidana
b. Hukum negara
c. Hukum sipil
d. Hukum perdata
38. Dibawah ini merupakan ciri-ciri korupsi, kecuali ...
a. Menyuap hakim
b. Dilakukan dengan rahasia
c. Melalaikan kepentingan umum
d. Penipuan terhadap tubuh pemerintah, forum swasta atau masyarakat umum
39. Pengertian Hukum publik(hukum negara) yakni ....
a. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga mempunyai paksaan yang mutlak
b. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan
c. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain
d. Hukum yang timbul dari aturan objektif dan berlaku terhadap orang tertentu
40. Jika mendengar problem aturan orang sering merasa takut, apalagi berurusan dengan hukum, padahal aturan selalu berkaitan dengan...
a. melindungi masyarakat
b. Untung dan rugi
c. Baik dan buruk
d. Adil dan tidak adil
41. Menurut waktu berlakunya penggolongan aturan , kecuali ....
a. Ius sanguinis
b. Hukum asasi
c. Ius constitutum
d. Ius constituendum
42. Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu ...
a. Mahkamah Konstitusi (KM )
b. Presiden
c. Mahkamah Agung ( MA )
d. Komisi Yudisial
43. Yang termasuk golongan aturan berdasarkan sumbernya yaitu ....
a. Hukum UU
b. Hukum nasional
c. Hukum tertulis
d. Hukum tidak tertulis
44. Seperangkat aturan yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya merupakan pengertian dari ....
a. Hukum
b. Peradilan
c. Sistem
d. Sistem hukum
45. “Penyelewengan dan penggelapan uang negara untuk kepentingan eksklusif atau orang lain yakni pengertian dari ...
a. Nepotisme
b. Mengambil uang negara
c. Korupsi
d. Kolusi
46. Sikap warga negara yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, kecuali ....
a. Sikap rasional dan objektif
b. Siakp egois dan tertutup
c. Sikap mengutamakan kepentingan umum
d. Sikap terbuka
47. Yang termasuk penggolongan aturan berdasarkan issinya yaitu ....
a. Hukum material dan Hukum Formal
b. Hukum Objektif dan Hukum Subjektif
c. Hukum Privat dan Hukum Publik
d. Hukum Perdata dan Hukum Dagang
48. Tugas Komisi Yudisial ( KY ) yakni sebagai berikut, kecuali ....
a. Mecalonkan hakim agung ke DPR
b. Melakukan registrasi calon hakim
c. Menetapkan calon hakim
d. Mengadili semua masalah tingkat kasasi
49. Tingkatat peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat tertinggi yaitu …
a. Pengadilan Negeri- Mahkamah Agung- Pengadilan sangat tinggi
b. Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi-Mahkamah Agung
c. Pengadilan tinggi-Pengadilan negeri-Mahkamah agung
d. Mahkamah Agung-Pengadilan Negeri-Pengadilan tinggi
50. Dibawah ini merupakan forum peradilan di Indonesia, kecuali …
a. Pengadilan Tata Usaha
b. Pengadilan militer
c. Pengadilan perdata
d. Pengadilan agama
51. Dasar aturan pemberantasan korupsi yakni sebagai berikut, kecuali ...
a. UU No. 30 tahun 2002
b. UU No. 28 tahun 1999
c. UU No. 31 tahun 1999
d. UU No. 36 tahun 2008
52. Dibawah ini yang tidak termasuk penyebab korupsi yang terjadi Indonesia yakni ...
a. Sifat serakah seseorang atau sekelompok orang
b. Partai-partai politik yang sering berubah-ubah
c. Lemahnya penegakkan aturan oleh manageman yang tidak rapih
d. Para pelanggar aturan yakni yang menciptakan aturan sehingga sulit diacak
53. “Memeriksa dan memutus masalah tingkat pertama dari segala masalah perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Administrasi Negara
b. Pengadilan umum
c. Pengadilan Agama
d. Pengadilan Tata usaha
54. Fungsi Mahkamah Agung yaitu, kecuali...
a. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dilarang pada tingkat penyidikan atau penuntutan
b. Mengawasi perbuatan hakim
c. Puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi
d. Melakukan pengawasan tertinggi
55. Pengadilan yang dibuat oleh UU, wilayahnya mencakup satu provinsi yaitu peranan peradilan ...
a. Pengadilan tingkat kedua
b. Pengadilan Negeri
c. Peradilan Tingkat Pertama
d. Mahkamah Agung
56. Peranan Mahkamah Agung adalah…
a. Dibentuk oleh presiden, mencakup seluruh negara
b. Dibentuk oleh UU, berkedudukan di tempat 1 provinsi
c. Pemegang pengadilan negara tertinggi, berkedudukan di Ibu kota RI
d. Dibentuk oleh menteri kehakiman dengan persetujuan MA, wilayahnya mencakup 1 Kab/Kota
57. Apa yang disebut dengan korupsi upeti …
a. Korupsi yangmengandalkan orang-orang dalam perusahaan atau pemerintahan
b. Korupsi yang mengandalkan mediator ekonomi atau politik
c. Korupsi yang mengandalkan proyek atau pasar
d. Korupsi yang mengandalkan jabatan strategis
58. Pengadilan tingkat pertama disebut juga …
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tertinggi
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Tinggi
59. “ Memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul diantara umat Islam.” Pernyataan tersebut merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Islam
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan militer
d. Pengadilan Tata usaha
60. Contoh pengadilan Militer antara lain sebagai berikut, yaitu….
a. Pemerintah dan Presiden
b. Pernikahan
c. Tentara Nasional Indonesia dan POLRI
d. Wasiat
Soal Essay Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan Sistem aturan !
2. Sebutkan apa saja fungsi Hukum berdasarkan Soejono soekanto !
3. Apa yang dimaksud Hukum Privat dan Hukum publik !
4. Sebutkan penggolongan aturan berdasarkan sumbernya!
5. Sebutkan unsur unsur Hukum !
6. Tuliskan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia !
7. Asas yang harus diperhatikan dalam proses aturan dikenal dengan ?
8. Apa yang dimaksud dengan Korupsi ?
9. Jelaskanlah bentuk-bentuk Korupsi !
10. Sebutkan forum dan organisasi anti korupsi !
1. Sistem aturan yakni seperangkat atau satu kesatuan aturan yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya.
2. Menurut Soejono Soekanto, fungsi hukum: Memperlancar proses interaksi sosial, Pengendali sosial, Menata masyarakat,
3. 1) Hukum publik/hukum negara yakni aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan perseorangan/warga negara. 2) Hukum privat/ aturan sipil yakni aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
4. Hukum berdasarkan sumbernya : Hukum kebiasaan dan adat, Hukum Undang Undang, Hukum yurisprudensi, Hukum traktat
5. Unsur-unsur Hukum : 1) Adanya hukuman yang tegas terhadap para pelanggar, 2) Peraturan itu dibuat oleh suatu tubuh resmi yang berwenang, 3) Peraturan yang mengatur tingkah laris insan dalam pergaulannya, 4) Peraturan itu bersifat memaksa
6. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
7. Dalam proses aturan dikenal dengan beberapa asas, yaitu :1) Asas Legalitas, jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melaksanakan tindak pidana tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul. 2) Asas Opportunitas, kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang walaupun telah diketahui kebenarannya dan benar bahwa ia bersalah, demi kepentingan umum.
8. Menurut KBBI, Korupsi yakni penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan eksklusif atau orang lain.
9. Bentuk-bentuk Korupsi : 1) Korupsi jalan pintas, 2) Korupsi upeti, 3) Korupsi kontrak, 4) Korupsi pemerasan
10. 1) Organisasi Gerakan Anti Korupsi : SAMAK ( Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi), SoRAK ( Solidaritas Gerakan Anti Korupsi), GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara), ICW ( Indonesian Corruption Watch), OAK (Organisasi Anti Korupsi). 2) Lembaga pemberantasan Korupsi : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Update, Buka : 60 Soal Khusu Pilihan Ganda Bab Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 C 31 C 41 A 51 D
2 B 12 C 22 C 32 C 42 C 52 B
3 D 13 D 23 A 33 C 43 A 53 B
4 A 14 B 24 B 34 B 44 D 54 C
5 A 15 B 25 D 35 C 45 C 55 A
6 B 16 A 26 A 36 A 46 B 56 B
7 D 17 C 27 A 37 C 47 C 57 D
8 C 18 C 28 D 38 A 48 D 58 C
9 A 19 D 29 D 39 B 49 C 59 B
10 B 20 A 30 C 40 D 50 A 60 C
Soal dan tanggapan ihwal sistem aturan peradilan nasional di Indonesia telah kami sampaikan, baik itu soal pilihan ganda, dan soal essay (uraian) lengkap dengan kunci tanggapan dan pembahasan. Jika anda tidak puas, silahkan buka soal PPKN ihwal sistem aturan peradilan di Indonesia.
Sebelum kita membaca lebih jauh ihwal soal sistem aturan dan peradilan di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mencar ilmu sedikit ihwal sistem aturan dan peradilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem aturan yang berlaku di Indonesia merupakan gabungan dari sistem aturan eropa (karena Indonesia usang dijajah bangsa eropa), sistem aturan agama, dan sistem aturan adat.
Adapun sistem aturan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu aturan perdata dan aturan pidana. Untuk sistem peradilan di Indonesia dikenal dengan sebutan forum yudikatif atau kehakiman. Update, Buka : 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
Dalam soal ini, soal ada dua jenis soal yang akan kami bagikan yaitu soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice), dan soal essay. Setidaknya ada 60 soal ihwal sistem aturan dan peradilan nasional yang siap kami sajikan kepada anda. Tidak lupa juga dalam soal PKn ini sudah kami lengkapi dengan kunci tanggapan dan pembahasan.Kunci tanggapan soal sistem aturan dan peradilan nasional sanggup anda lihat pada selesai artikel. Jika ada kesalahan dalam kunci tanggapan dan pembahasan, silahkan hubungi kami melalui kolom komentar. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan tanggapan sistem aturan dan peradilan nasional di Indonesia.
Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
1. Bermacam-macam aturan yang berlaku disebuah negara, adapun dari majemuk norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang paling dipatuhi oleh warga negara, alasannya yakni ....a. Norma aturan mengatur pergaulan hidup manusia
b. Norma aturan mempunyai hukuman tegas dan mengikat
c. Hukum akan sanggup berjalan dengan baik apabila kesadaran aturan warga negara tinggi
d. Norma aturan sangat mempunyai kegunaan bagi suatu negara
2. KPK merupakan arti dari ….
a. Kartu Pemberantasan Korupsi
b. Komisi Pemberantasan Korupsi
c. Organisasi Anti Korupsi
d. Komisi Pemberantasan Kolusi
3. Dibawah ini merupakan kesadaran aturan di lingkungan sekolah, kecuali ....
a. Datang ke sekolah sempurna waktu
b. Menaati peraturan di sekolah
c. Disiplin dalam belajar
d. Tidak menggunakan atribut sekolah
4. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk mendapatkan akibat-akibat pelanggaran aturan tanpa.kecuali,.apabila seseorang dinyatakan bersalah sesudah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
a. Memaksa
b. adil dan benar
c. Sanksi
d. Sifat tegas dan nyata
5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Adanya Larangan
2) Adanya sanksi
3) Bersifat memaksa
4) Bersifat mengikat
Dari pernyataan disamping, yang termasuk ciri-ciri hukum, yaitu ...
a. 1,3 dan 4
b. 1,2 dan 3
c. Semua benar
d. 2,3 dan 4
6. Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberantas segala bentuk korupsi, yang ………pelaksanaannya dilandasi UU. UU yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ...
a. UU No.31 Tahun 1998
b. UU No.31 Tahun 1999
c. UU No.20 Tahun 2001
d. UU No.26 Tahun 2000
7. Hukum Doktrin yakni ...
a. Hukum yang diambil dari peraturan budbahasa dan kebiasaan
b. Hukum yang terbentuk dari putusan sidang
c. Hukum yang tercantum dalam peraturan UU
d. Hukum yang berasal dari para andal hukum
8. Kependendekkan dari Indonesian Corruption Watch yakni ....
a. Indo Corrup Watch
b. IWC
c. ICW
d. InCoW
9. Ada berapa penggolongan aturan berdasarkan sumbernya....
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
10. Alat kelengkapan peradilan yaitu sebagai berikut, kecuali ....
a. Jaksa
b. TNI
c. Polisi
d. Hakim
11. “Menegakkan aturan dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum” Pernyataan.tersebut merupakan kiprah dari seorang ....
a. Wakil Hakim
b. Jaksa
c. Hakim
d. Polisi
12. Dasar aturan lain yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) yakni ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30
c. UU No.24 tahun 2003
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
13. Dasar aturan konstitusional Mahkamah Konstitusi(MK) yakni ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30
c. UU No.24 tahun 2003
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
14. Sikap yang secara internal mengambarkan adanya harapan dari setiap warga negara untuk membuka.diri dalam memahami aturan yang berlaku didalam masyarakat yakni pengertian dari ....
a. Sikap tertutup
b. Sikap terbuka
c. Sikap objektif/ rasional
d. Sikap jujur dan tegas
15. Himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata terteib suatu masyarakat dan alasannya yakni itu harus ditaati oleh masyarakat merupakan pengertian berdasarkan ...
a. John Locke
b. Uttrech
c. Leon Duguit
d. Immanuel Kant
16. Penggolongan aturan berdasarkan tempat berlakunya antara lain sebagai berikut, kecuali...
a. Hukum UU
b. Hukum Asing
c. Hukum Nasional
d. Hukum Internasional
17. Dasar aturan konstitusional Komisi Yudisial(KY) adalah.....
a. UU No.22 tahun 2004
b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 B
d. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
18. Hukum yakni aturan tingkah laris para anggota masyarakat yakni pengertian aturan berdasarkan ahli...
a. Immanuel kant
b. Uttrech
c. Leon Duguit
d. S.M Amin
19. Berdasarkan sudut pandang aturan perbuatan korupsi mencangkup unsur-unsur sebagai berikut,.kecuali...
a. Merugikan negara
b. Penyalahgunaan wewenang
c. Melanggar aturan yang berlaku
d. Membayar pajak
20. Penggolongan aturan berdasarkan cara mempertahan kannya terdiri dari ....
a. Hukum material dan formal
b. Hukum privat
c. Hukum Obyektif
d. Hukum Subvektif
21. Hukum yang berlaku disuatu negara yaitu aturan .....
a. Internasional
b. Asing
c. Nasional
d. Gereja
22. Menurut bentuknya aturan dibagi menjadi dua, yaitu ....
a. Hukum Pidato dan Lisan
b. Hukum Lisan dan Tertulis
c. Hukum Tertulis dan Tidak tertulis
d. Hukum Lisan dan Tidak tertulis
23. Wewenang Komisi Yudisial (KY) antara lain sebagai berikut , kecuali ....
a. Menetapkan komisi hakim
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
c. Mengusulkan pengan katan hakim agung kepada DPR
d. Menjaga sikap hakim
24. Tujuan aturan yakni mengatur pergaulan hidup insan secara damai. Berikut adalah tujuan aturan dari para andal yang bernama....
a. Teori Etis
b. Prof.Dr.L.J Van Alperdoon
c. Jeremy Betham
d. Geny
25. Hukum berdasarkan sumbernya, aturan yang berbentuk putusan hakim yaitu putusan ...
a. Hukum Kebiasaan
b. Hukum Traktat
c. Hukum UU
d. Hukum Yurispudensi
26. Kesadaran aturan dilingkungan keluarga antara lain, kecuali...
a. Menghiraukan pesan yang tersirat orang tua
b. Menaati peraturan keluarga
c. Selalu menjaga nama baik keluarga
d. Mendengarkan nasehat orang tua
27. Hukum yang berlaku dinegara lain yaitu aturan ....
a. Asing
b. Internasional
c. Nasional
d. Gereja
28. Menurut sifatnya, salah satu aturan berdasarkan sifatnya yaitu....
a. Hukum subyektif
b. Hukum obyektif
c. Hukum tidak memaksa
d. Hukum memaksa
29. Perhatikan uraian berikut!
1.) Adanya hukuman yang tegas terhadap para pelanggar
2.) Peraturan itu dibuat oleh suatu tubuh resmi yang berwenang
3.) Peraturan yang mengatur tingkah laris insan dalam pergaulannya
4.) Peraturan itu bersifat memaksa
Pernyataan tersebut merupakan ...
a. Sifat Hukum
b. Ciri-ciri Hukum
c. Tujuan Hukum
d. Unsur-unsur Hukum
30. Hukum Internasional terdiri dari sebagai berikut yaitu ...
a. Hukum sipil
b. Hukum pidana Internasional
c. Hukum perdata Internasional
d. Hukum Tata negara
Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
31. Hukum berdasarkan tempat berlakunya yaitu ....a. Hukum UU
b. Hukum obligasi
c. Hukum Gereja
d. Hukum publik
32. Tugas-tugas komisi yudisial antara lain.....
a. Mengadili pada tingkat pertama
b. Memutuskan pembubaran partai politik
c. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
d. Memutuskan perselisihan
33. Contoh aturan formal yaitu sebagai berikut ....
a. Hukum asasi
b. Hukum program asing
c. Hukum program perdata
d. Hukum sipil internasioanal
34. “ Hukum yang memuat peraturan –peraturan yang mengatur kepentingan2 yang berwujud perintah dan larangan.” Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Hukum material
b. Hukum formal
c. Hukum Objektif
d. Hukum subjektif
35. “Tujuan aturan yakni mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.” Merupakan pengertian dari andal ....
a. Jeremmy Betham
b. Geny
c. Prof. Subekti, S.H
d. Teori Etis
36. Hukum publik ( Hukum Negara ) terdiri dari sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum Ekspor
b. Hukum Internasional
c. Hukum manajemen negara
d. Hukum tata negara
37. Jika diartikan secara luas, maka aturan perdata yakni sebagian dari ....
a. Hukum pidana
b. Hukum negara
c. Hukum sipil
d. Hukum perdata
38. Dibawah ini merupakan ciri-ciri korupsi, kecuali ...
a. Menyuap hakim
b. Dilakukan dengan rahasia
c. Melalaikan kepentingan umum
d. Penipuan terhadap tubuh pemerintah, forum swasta atau masyarakat umum
39. Pengertian Hukum publik(hukum negara) yakni ....
a. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga mempunyai paksaan yang mutlak
b. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan
c. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain
d. Hukum yang timbul dari aturan objektif dan berlaku terhadap orang tertentu
40. Jika mendengar problem aturan orang sering merasa takut, apalagi berurusan dengan hukum, padahal aturan selalu berkaitan dengan...
a. melindungi masyarakat
b. Untung dan rugi
c. Baik dan buruk
d. Adil dan tidak adil
41. Menurut waktu berlakunya penggolongan aturan , kecuali ....
a. Ius sanguinis
b. Hukum asasi
c. Ius constitutum
d. Ius constituendum
42. Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu ...
a. Mahkamah Konstitusi (KM )
b. Presiden
c. Mahkamah Agung ( MA )
d. Komisi Yudisial
43. Yang termasuk golongan aturan berdasarkan sumbernya yaitu ....
a. Hukum UU
b. Hukum nasional
c. Hukum tertulis
d. Hukum tidak tertulis
44. Seperangkat aturan yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya merupakan pengertian dari ....
a. Hukum
b. Peradilan
c. Sistem
d. Sistem hukum
45. “Penyelewengan dan penggelapan uang negara untuk kepentingan eksklusif atau orang lain yakni pengertian dari ...
a. Nepotisme
b. Mengambil uang negara
c. Korupsi
d. Kolusi
46. Sikap warga negara yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, kecuali ....
a. Sikap rasional dan objektif
b. Siakp egois dan tertutup
c. Sikap mengutamakan kepentingan umum
d. Sikap terbuka
47. Yang termasuk penggolongan aturan berdasarkan issinya yaitu ....
a. Hukum material dan Hukum Formal
b. Hukum Objektif dan Hukum Subjektif
c. Hukum Privat dan Hukum Publik
d. Hukum Perdata dan Hukum Dagang
48. Tugas Komisi Yudisial ( KY ) yakni sebagai berikut, kecuali ....
a. Mecalonkan hakim agung ke DPR
b. Melakukan registrasi calon hakim
c. Menetapkan calon hakim
d. Mengadili semua masalah tingkat kasasi
49. Tingkatat peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat tertinggi yaitu …
a. Pengadilan Negeri- Mahkamah Agung- Pengadilan sangat tinggi
b. Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi-Mahkamah Agung
c. Pengadilan tinggi-Pengadilan negeri-Mahkamah agung
d. Mahkamah Agung-Pengadilan Negeri-Pengadilan tinggi
50. Dibawah ini merupakan forum peradilan di Indonesia, kecuali …
a. Pengadilan Tata Usaha
b. Pengadilan militer
c. Pengadilan perdata
d. Pengadilan agama
51. Dasar aturan pemberantasan korupsi yakni sebagai berikut, kecuali ...
a. UU No. 30 tahun 2002
b. UU No. 28 tahun 1999
c. UU No. 31 tahun 1999
d. UU No. 36 tahun 2008
52. Dibawah ini yang tidak termasuk penyebab korupsi yang terjadi Indonesia yakni ...
a. Sifat serakah seseorang atau sekelompok orang
b. Partai-partai politik yang sering berubah-ubah
c. Lemahnya penegakkan aturan oleh manageman yang tidak rapih
d. Para pelanggar aturan yakni yang menciptakan aturan sehingga sulit diacak
53. “Memeriksa dan memutus masalah tingkat pertama dari segala masalah perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Administrasi Negara
b. Pengadilan umum
c. Pengadilan Agama
d. Pengadilan Tata usaha
54. Fungsi Mahkamah Agung yaitu, kecuali...
a. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dilarang pada tingkat penyidikan atau penuntutan
b. Mengawasi perbuatan hakim
c. Puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi
d. Melakukan pengawasan tertinggi
55. Pengadilan yang dibuat oleh UU, wilayahnya mencakup satu provinsi yaitu peranan peradilan ...
a. Pengadilan tingkat kedua
b. Pengadilan Negeri
c. Peradilan Tingkat Pertama
d. Mahkamah Agung
56. Peranan Mahkamah Agung adalah…
a. Dibentuk oleh presiden, mencakup seluruh negara
b. Dibentuk oleh UU, berkedudukan di tempat 1 provinsi
c. Pemegang pengadilan negara tertinggi, berkedudukan di Ibu kota RI
d. Dibentuk oleh menteri kehakiman dengan persetujuan MA, wilayahnya mencakup 1 Kab/Kota
57. Apa yang disebut dengan korupsi upeti …
a. Korupsi yangmengandalkan orang-orang dalam perusahaan atau pemerintahan
b. Korupsi yang mengandalkan mediator ekonomi atau politik
c. Korupsi yang mengandalkan proyek atau pasar
d. Korupsi yang mengandalkan jabatan strategis
58. Pengadilan tingkat pertama disebut juga …
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tertinggi
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Tinggi
59. “ Memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul diantara umat Islam.” Pernyataan tersebut merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Islam
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan militer
d. Pengadilan Tata usaha
60. Contoh pengadilan Militer antara lain sebagai berikut, yaitu….
a. Pemerintah dan Presiden
b. Pernikahan
c. Tentara Nasional Indonesia dan POLRI
d. Wasiat
Soal Essay Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan Sistem aturan !
2. Sebutkan apa saja fungsi Hukum berdasarkan Soejono soekanto !
3. Apa yang dimaksud Hukum Privat dan Hukum publik !
4. Sebutkan penggolongan aturan berdasarkan sumbernya!
5. Sebutkan unsur unsur Hukum !
6. Tuliskan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia !
7. Asas yang harus diperhatikan dalam proses aturan dikenal dengan ?
8. Apa yang dimaksud dengan Korupsi ?
9. Jelaskanlah bentuk-bentuk Korupsi !
10. Sebutkan forum dan organisasi anti korupsi !
Kunci Jawaban Soal Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Jawaban Soal Essay1. Sistem aturan yakni seperangkat atau satu kesatuan aturan yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya.
2. Menurut Soejono Soekanto, fungsi hukum: Memperlancar proses interaksi sosial, Pengendali sosial, Menata masyarakat,
3. 1) Hukum publik/hukum negara yakni aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan perseorangan/warga negara. 2) Hukum privat/ aturan sipil yakni aturan yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
4. Hukum berdasarkan sumbernya : Hukum kebiasaan dan adat, Hukum Undang Undang, Hukum yurisprudensi, Hukum traktat
5. Unsur-unsur Hukum : 1) Adanya hukuman yang tegas terhadap para pelanggar, 2) Peraturan itu dibuat oleh suatu tubuh resmi yang berwenang, 3) Peraturan yang mengatur tingkah laris insan dalam pergaulannya, 4) Peraturan itu bersifat memaksa
6. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
7. Dalam proses aturan dikenal dengan beberapa asas, yaitu :1) Asas Legalitas, jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melaksanakan tindak pidana tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul. 2) Asas Opportunitas, kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang walaupun telah diketahui kebenarannya dan benar bahwa ia bersalah, demi kepentingan umum.
8. Menurut KBBI, Korupsi yakni penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan eksklusif atau orang lain.
9. Bentuk-bentuk Korupsi : 1) Korupsi jalan pintas, 2) Korupsi upeti, 3) Korupsi kontrak, 4) Korupsi pemerasan
10. 1) Organisasi Gerakan Anti Korupsi : SAMAK ( Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi), SoRAK ( Solidaritas Gerakan Anti Korupsi), GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara), ICW ( Indonesian Corruption Watch), OAK (Organisasi Anti Korupsi). 2) Lembaga pemberantasan Korupsi : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Update, Buka : 60 Soal Khusu Pilihan Ganda Bab Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban
Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 C 31 C 41 A 51 D
2 B 12 C 22 C 32 C 42 C 52 B
3 D 13 D 23 A 33 C 43 A 53 B
4 A 14 B 24 B 34 B 44 D 54 C
5 A 15 B 25 D 35 C 45 C 55 A
6 B 16 A 26 A 36 A 46 B 56 B
7 D 17 C 27 A 37 C 47 C 57 D
8 C 18 C 28 D 38 A 48 D 58 C
9 A 19 D 29 D 39 B 49 C 59 B
10 B 20 A 30 C 40 D 50 A 60 C
Soal dan tanggapan ihwal sistem aturan peradilan nasional di Indonesia telah kami sampaikan, baik itu soal pilihan ganda, dan soal essay (uraian) lengkap dengan kunci tanggapan dan pembahasan. Jika anda tidak puas, silahkan buka soal PPKN ihwal sistem aturan peradilan di Indonesia.
0 Response to "70 Soal Dan Tanggapan Sistem Aturan Dan Peradilan Di Indonesia"
Posting Komentar