-->

Iklan

65 Soal Pkn Sistem Pemerintahan Di Indonesia & Jawaban

Soal PPKn ihwal sistem pemerintahan di Indonesia dan kunci jawaban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur beberapa ketentuan dalam pelaksanaan tatakenegaraan dan sistem pemerintah di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD.

Kali ini, akan kita pelajari ihwal sistem pemerintahan di Indonesia melalui latihan soal PKN. Dengan menjawab beberapa pertanyaan ihwal sistem pemerintahan, kami harap sanggup meningkatkan kompetensi ada dalam memahami sistem pemerintaran Republik Indonesia yang terdiri dari : proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, mengetahui ihwal lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dan fungsi pemerintahan sentra dan daerah.

Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia

Dalam soal ihwal sistem pemerintahan Indonesia ini, ada tiga jenis soal yang akan kami bagikan, antara lain soal pilihan ganda/ pilgan (multiple choice) sejumlah 40 soal, soal essay sejumlah 15 soal, dan soal uraian sejumlah 10 soal. Dalam soal tersebut telah kami sisipkan jenis soal mudah, sedang, dan sulit/ sukar (HOTS).

Tentu saja, kami tidak lupa untuk melampirkan kunci balasan soal sistem pemerintahan pada selesai artikel. Sengaja kami letakkan pada selesai artikel semoga anda dalam menjawab pertanyaan ihwal sistem pemerintahan tidak pribadi tahu kunci jawaban/ pembahasannya.

Jadi, meskipun dalam soal PKN sistem pemerintahan ini sudah ada kunci jawabannya, kami tetap menyarankan kepada anda untuk mengerjakan soal PKN ini dengan teliti dan mandiri. Siapa tahu ada soal atau kunci balasan yang tidak sesuai.

Melihat deskripsi di atas, sanggup diketahui bahwa latihan soal PKN ini sangat cocok untuk dipakai dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai alat ukur untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Tanpa panjang lebar lagi, berikut ini soal dan balasan sistem pemerintahan RI.

Soal Pilihan Ganda Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Lembaga penyelenggara pemilu yaitu ...
a. Presiden
b. BPK
c. KPU
d. Mahkamah Konstitusi

2. Pemilihan kepala tempat berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara ...
a. langsung
b. tidak langsung
c. aklamasi
d. formatur

3. Perda disusun oleh ...
a. Dinas tempat dan Sekda
b. Kepala tempat dan DPRD
c. BPD dan kepala daerah
d. DPRD dan Sekda

4. Anggota DPD dipilih pribadi oleh
a. Presiden
b. rakyat
c. MPR
d. DPR

5. Partai pemenang dalam pemilu 2009 yaitu ...
a. PPP
b. Golkar
c. PDI
d. Partai Demokrat

6. Jumlah dingklik anggota dewan perwakilan rakyat ditetapkan sebanyak....
a. 540
b. 580
c. 750
d. 560

7. Sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem....
a. demokrasi
b. otoriter
c. parlementer
d. presidensil

8. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 yaitu ...
a. UU Nomor 23 Tahun 2003
b. UU Nomor 12 Tahun 2003
c. UU Nomor 10 Tahun 2008
d. UU Nomor 27 Tahun 2007

9. Jumlah dingklik DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50

10. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota yaitu ...
a. kecamatan
b. kelurahan
c. kabupaten
d. provinsi

11. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 yaitu ...
a. langsung
b. umum
c. demokratis
d. adil

12. Pemilu menentukan anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...
a. distrik berwakil banyak
b. proporsional
c. distrik tidak berwakil
d. proporsional terbuka

13. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...
a. DPR
b. DPRD
1. C. DPD
c. Camat

14. Mengawasi jalannya pemerintahan yaitu kiprah ...
a. DPR
b. DPD
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi

15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...
a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia
b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia
c. mencerdaskan kehidupan bangsa
d. melaksanakan ketertiban dunia

16. Tempat pemungutan bunyi dalam pemilu disebut ...
a. KPPS
b. KPK
c. TPS
d. KPP

17. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR, jikalau tidak mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat maka peraturan tersebut harus ...
a. disahkan oleh forum lain
b. direvisi dan diberlakukan
c. dicabut dan diganti
d. tetap dijalankan

18. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...
a. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945
b. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
c. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945
d. Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945

19. Lembaga yang bertugas mengusut tanggung jawab ihwal keuangan negara yaitu ...
a. DPR
b. DPA
c. BPK
d. MA

20. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu ...
a. DPR
b. BPK
c. DPD
d. MA

21. DPRD provinsi berada di ibu kota ....
a. provinsi
b. negara
c. kabupaten
d. kecamatan

22. dewan perwakilan rakyat bersidang paling sedikit ...
a. sekali setahun
b. dua kali setahun
c. tiga kali setahun
d. lima kali setahun

23. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...
a. Presiden
b. MPR
c. DPR
d. MA

24. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....
a. para menteri
b. gubernur
c. DPR
d. MPR

25. Lembaga legislatif Indonesia yaitu ...
a. MA
b. KPK
c. DPR
d. MK

26. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki kiprah memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK

27. Masa jabatan anggota DPD yaitu ...
a. satu tahun
b. dua tahun
c. tiga tahun
d. lima tahun

28. Perangkat tempat yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan tempat yaitu ...
a. Satpol PP
b. Satpam
c. Polri
d. TNI

29. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...
a. eksekutif
b. legislatif
c. МА
d. KPU

30. Lembaga negara yang menyusun undang-undang yaitu ...
a. BPK
b. DPR
c. yudikatif
d. prerogatif
Soal PPKn ihwal sistem pemerintahan di Indonesia dan kunci balasan 65 Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia & Jawaban
31. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi yaitu ...
a. pengadilan umum
b. pengadilan negeri
c. pengadilan tinggi
d. Mahkamah Agung

32. Ketua MPR kini dijabat oleh MPR ...
a. Marzuki Ali
b. Taufik Kiemas
c. Taufik kurniawan
d. Pramono Anung

33. Hak dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan
2. kepada pemerintah dinamakan hak
a. budget
b. petisi
c. interpelasi
d. inisiatif

34. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi tempat yaitu ..
a. MPR
b. DPD
c. Komisi Yudisial
d. Mahkamah Konstitusi

35. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...
a. praperadilan
b. pertama
c. banding
d. kasasi

36. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung yaitu ...
a. Mahkamah Agung
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Mahkamah Konstitusi
d. Komisi Yudisial

37. Hubungan kolaborasi antara presiden dan dewan perwakilan rakyat di bidang legislatif yaitu ...
a. pembuatan UU
b. menyatakan perang
c. memperlihatkan grasi
d. memperlihatkan amnesti

38. Lembaga yang melaksanakan investigasi semua pelaksanaan APBN yaitu ...
a. MK
b. MA
3. с. KY
c. BPK

39. Lembaga yang berwenang mengubah dan memutuskan Undang-Undang Dasar yaitu ...
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR

40. Di bawah ini forum negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen, kecuali ....
a. MPR
b. DPD
c. presiden
d. DPA

Soal Essay Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu ...
2. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara ...
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada...
4. Jabatan Presiden maksimal...
5. dewan perwakilan rakyat yaitu forum ...
6. Ketua dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 adaah ....
7. Kepala tempat kabupaten yaitu ...
8. Untuk membantu perkembangan ekonomi di tempat didirikan ...
9. Kewenangan tempat untuk mengatur tempat sendiri disebut ...
10. Undang-Undang yang menciptakan yaitu ...
11. Hak yang dimiliki dewan perwakilan rakyat untuk melaksanakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan periode pemerintah disebut ...
12. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD bukan berasal dari ...
13. Sama ibarat anggota DPR, anggota DPD secara otomatis juga menjadi anggota ...
14. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen, presiden tidak lagi diangkat oleh ... melainkan dipilih melalui pemilu
15. Lembaga negara yang mengusut pengelolaan keuangan negara yaitu ...

Soal Uraian Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan asas bebas dalam pelaksanaan permilu?
2. Apa saja posisi atau jabatan yang ditentukan dalam pemilu?
3. Apa syarat untuk menentukan presiden terpilih (pemenang) dalam pemilu?
4. Apakah calon presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari partai politik yang sama?
5. Sebutkan tempat yang dihentikan dipakai sebagai arena kampanye!
6. Sebutkan tiga cara kampanye yang boleh dilakukan!
7. Bagaimana caranya seorang tunanetra sanggup memakai haknya dalam pemilu?
8. Bagaimana jikalau capres dan cawapres penerima pemilu belum ada yang mengumpůlkan bunyi lebih dari 50%? Jelaskan!
9. Dapatkah seorang WNI yang bertempat tinggal di Inggris mengajukan diri sebagai capres? Jelaskan!
10. Apakah bunyi pemilih capres dan cawapres dinyatakan sah jikalau pemilih menentukan lebih dari satu capres dan cawapres? Jelaskan!

Kunci Jawaban Soal Sistem Pemerintahan Indonesia

Jawaban Soal Essay
1. KPU
2. Luber dan Jurdil (Demokrasi)
3. Presiden
4. 2 kali
5. Legislatif
6. Marzuki Ali
7. DPRD
8. Koperasi
9. Otonomi Daerah
10. DPR
11. Interpelasi
12. Partai Politik
13. MPR
14. Menteri
15. BPK

Jawaban Soal Uraian
1. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun
2. DPR, DPD, dan DPRD
3. Pada ketika pelaksanaan Pemilu, telah berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, terdaftar dalam DPT
4. Tidak, alasannya yaitu berasal dari campuran partai politik penerima Pemilu. Aggota dewan perwakilan rakyat yang memperoleh minimal 20% dari jumlah dingklik dewan perwakilan rakyat atau 25% dari jumlah bunyi sah nasional
5. Kantor-kantor sentra pemerintahan dan aktivitas kampanye tidak melanggar larangan kampanye serta peraturan perundang-undangan.
6. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media masa cetak, dan media masa elektronik, pemasangan alat peraga di tempat umum
7. Mendapat pemberian dari petugas KPU
8. Harus memperoleh minimal 20% dari jumlah dingklik dewan perwakilan rakyat dan 25% dari jumlah bunyi sah nasional
9. Dapat asalkan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
10. Dinyatakan tidak sah

Buka Juga :
1. 70 Soal dan Jawaban Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia
2. 60 Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum, Peradilan Nasional & Jawaban

Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 A 31 C
2 A 12 D 22 D 32 A
3 B 13 D 23 A 33 C
4 B 14 A 24 A 34 A
5 D 15 D 25 C 35 D
6 A 16 C 26 B 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 C 28 A 38 D
9 A 19 C 29 A 39 D
10 C 20 D 30 B 40 D

Soal dan balasan ihwal sistem pemerintahan Indonesia telah kami bagikan kepada anda, lengkap dengan kunci jawaban/ pembahasan, baik itu soal pilihan ganda, soal essay, dan soal uraian. Jika tidak puas dengan soal di atas, silahkan buka soal PPKn.

0 Response to "65 Soal Pkn Sistem Pemerintahan Di Indonesia & Jawaban"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel