Apa Yang Mengakibatkan Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru?

Materi Sekolah - Apa yang Menyebabkan Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru? - Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru Faktor-faktor yang mengakibatkan pemerintahan Orde Baru harus mengakhiri kekuasaannya sama persis dengan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.

Secara substansial, berakhirnya pemerintahan Orde Baru lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi banyak sekali problem bangsa dan negara. Artinya, apabila pemerintahan Presiden Suharto bisa mengatasi segala problem bangsa dan negara, pasti gerakan reformasi tidak akan terjadi.

Selama ini, pemerintahan Orde Baru sering mengklaim telah berhasil meningkatkan produksi nasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan banyak sekali keberhasilan di bidang fisik dan non fisik, menyerupai perbaikan sarana transportasi, perumahan, perekonomian, olah raga, pendidikan, dan kesehatan. Gambaran wacana keberhasilan pembangunan nasional sering dijadikan slogan bahwa pemerintahan Orde Baru telah berhasil mengubah kondisi kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan orde lama. Namun, pemerintahan Orde Baru tidak menawarkan citra yang benar bahwa keberhasilan itu harus dibayar dengan mahal oleh anak cucu bangsa.

Kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan ajaib yang tidak terkontrol secara baik, harga kebutuhan pokok yang tidak menentu, kehidupan politik yang terpasung, dan sebagainya. 

Apakah yang dilakukan PT Freefort di Papua?

Apakah yang dilakukan oleh PT Newmont di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat?

Sebab-sebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru ialah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi problem bangsa dan negara.

Apa saja problem bangsa dan negara yang terjadi sebagai penyebab munculnya gerakan reformasi di Indonesia?

Berikut ini problem bangsa dan negara yang terjadi sebagai penyebab munculnya gerakan reformasi:

1. Krisis Moneter

Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk mengatasi krisis itu. Ada beberapa indikator ukuran ketidakmampuan Indonesia, seperti:

• a. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun hingga titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo per dollat Amerika Serikat.
• b. Lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi.
• c. Harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi.
• d. Dunia investasi mengalami kelesuan.
• e. Daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi krisis moneter sebagai akhir dari:

• a. Ketergantungan Indonesia pada modal ajaib yang sangat tinggi.
• b. Ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor.
• c. Ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Misalnya, sebagai negara agraris Indonesia masih mengimpor beras, gula, minyak, dan sebagainya. Bersumber dari kesalahan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri besar, tetapi tidak didukung dengan pembangunan industri hulu yang mengolah materi mentah menjadi materi setengah jadi. Misalnya, materi baku industri textil Indonesia sangat bergantung pada hasil impor. Padahal, Indonesia ialah salah satu penghasil kapas terbesar di dunia.

2. Krisis Ekonomi

Krisis moneter membawa pengaruh yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator, seperti:

• a. Lemahnya investasi sehingga dunia industri dan perjuangan mengalami keterpurukan sebagai akhir kekurangan modal.
• b. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif yang gampang untuk mempertahankan efisiensi perusahaan.
• c. Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah.

Semua itu membawa akhir terhadap kegiatan ekonomi yang semakin rendah dan pada jadinya produktivitas nasional mengalami penurunan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi bersumber dari beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang kurang tepat. Hal ini sanggup dilihat dari beberapa kenyataan, seperti:

• a. Usaha pemerintah untuk menyebarkan perjuangan kecil menengah sebagai soko guru perekonomian nasional kurang maksimal.
• b. Jiwa kewirausahaan masyarakat tidak sanggup berkembang lantaran terbatasnya peluang dan adanya persaingan yang berat.
• c. Pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib yang hidup di sektor pertanian sehingga para perjaka di desa cenderung pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pada sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian tidak tergarap secara baik lantaran kekurangan tenaga kerja di satu sisi dan ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan teknologi pertanian di sisi lain.

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi menimbulkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi menjadi semakin lemah. Sektor industri tidak bisa bersaing dengan industri negara-negara tetangga. Demikian juga dengan sektor pertanian, di mana hasil pertanian menyerupai buah-buahan yang dijualbelikan di mall-mall merupakan hasil impor. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang dilaksnakan pemerintahan Orde Baru tidak didasarkana pada sumber daya alam maupun sumber daya insan Indonesia.

3. Krisis Politik

Sebenarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu peduli terhadap model atau sistem politik yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru. Yang penting masyarakat sanggup memperoleh fasilitas dalam mendapat pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memnuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat hanya mendambakan kehidupan yang tertib, tenang, damai, aman, serta adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Namun dalam kenyataannya, dambaan masyarakat itu tidak sanggup dipisahkan dari kehidupan politik yang dibangun pemerintahan Suharto. Bahkan, segala kebijakan pembangunan nasional bersumber dari kebijakan politik pemerintah.

Oleh lantaran itu, saat keinginan masyarakat tidak sanggup terpenuhi, maka muncul tuntutan-tuntutan supaya pemerintah lebih memperhatikan nasib masyarakat kecil.

Di sisi lain, kehidupan politik yang represif (yaitu suatu pemerintahan yang ditandai dengan tekanan-tekanan) telah melahirkan konflik, kerusuhan, dan kekacauan sehingga masyarakat merasa cemas dan khawatir lantaran ketenangan, ketenteraman, dan keamanannya terancam. Bahkan, kerusuhan dan kekacauan itu sanggup menghentikan kegiatan masyarakat dalam banyak sekali bidang kehidupan.

Keadaan itulah mengakibatkan terjadinya krisis politik.

Sementara, pemerintahan Orde Baru sendiri tidak bisa mengatasi krisis politik yang berkembang. Oleh lantaran itu, satu-satunya tanggapan yang dipandang paling realistik ialah menuntut Presiden Suharto untuk mengundarkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan Orde Baru dan Presiden Suharto dipandang sudah tidak bisa membuat kondisi kehidupan yang lebih baik sehingga perlu diganti.

4. Krisis Sosial

Krisis moneter, ekonomi, dan politik terus melanda kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, keinginan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat tidak memperlihatkan gejala akan segera datang. Berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya semakin hari semakin bertambah berat.

Demonstrasi-demonstrasi yang dipelopori para mahasiswa telah mendorong terjadinya krisis sosial. Kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan penjarahan merupakan fenomena yang terus terjadi di beberapa kawasan menyerupai di Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantab Barat, dan Pekalongan. Di samping itu, banyaknya pengangguran dan pemutusan korelasi kerja (PHK) telah menambah krisis sosial. 

Kenyataan itu merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah dalam membuat lapangan kerja dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Oleh lantaran itu, tidak berlebihan apabila masyarakat kemudian menuntut supaya Presiden Suharto mengundurkan diri dari dingklik kepresidenan.

5. Krisis Hukum

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah belum sanggup direalisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Oleh lantaran itu, tidak mengherankan apabila seseorang yang dianggap bersalah bebas dari eksekusi dan seseorang yang dianggap tidak bersalah malah harus masuk ke penjara.

Memang harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa Orde Baru tidak sanggup dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang higienis dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh lantaran itu, bersamaan dengan krisi moneter, ekonomi, dan politik telah terjadi krisis di bidang aturan (peradilan). Keadaan itulah yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto.

Untuk mengatasi krisis multidimensional tersebut, maka satu-satu jalan ialah melakukan reformasi total dalam banyak sekali bidang kehidupan. Para mahasiswa sebagai penggagas gerakan reformasi mengajukan banyak sekali tuntutan. Misalnya:

• adili Suharto dan kroni-kroninya,
• ciptakan pemerintahan yang higienis dari KKN,
• tegakkan supremasi hukum.

Untuk memenuhi tuntutan mahasiswa, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh nasional untuk membentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan tokoh agama dan tokoh nasional. Tokoh-tokoh tersebut menolakpanggilan dan permintaan Suharto sehingga Presiden Suharto mengundurkan diri.

Share this post