Bidang-Bidang Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang Terhadap Indonesia

Materi Sekolah - Apa saja Bidang-Bidang yang Menjadi Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang! Apa saja 2 tanaman perkebunan yang wajib ditanam pada ketika pendudukan Jepang? Mengapa rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga ibarat emas dan berlian, binatang ternak, serta materi makanan kepada pemerintah Jepang?

Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang - Setelah menduduki Indonesia Jepang mengambil banyak sekali kerbijakan.

Kebijakan Pemerintah pendudukan Jepang terhadap Indonesia, mencakup banyak sekali bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang militer, dan bidang sosial.

Berikut ini kebijakan pemerintah pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi terhadap bangsa Indonesia:

1. Perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Oleh alasannya yaitu itu, perlu dilakukan ekspansi areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus menurun.
2. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke ‘lumbung desa’. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melaksanakan pelanggaran akan dieksekusi berat. Badan yang menangani duduk perkara pelanggaran disebut Kempetai (Korps Polisi Militer), suatu tubuh yang sangat ditakuti rakyat.

Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu bekerjasama pribadi dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dilarang penanamannya alasannya yaitu hanya bekerjasama dengan kenikmatan. Padahal, ketiga jenis tanaman itu sangat laris di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat.

Produksi Pangan Tahun 1941-1944

TAHUN        PADI                      PALAWIJA

1941              8.992.480.700       12.152.578.100

1942              8.308.198.900       11.805.436.700

1943              8.112.522.500       10.710.966.900

1944              6.811.555.000         9.005.566.400

Pengerahan sumber daya ekonomi untuk kepentingan perang. Untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa untuk kepentingan perang. Setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga (emas dan berlian), hewan, materi makanan kepada pemerintah Jepang. Untuk memperlancar usaha-usahanya, Jepang membentuk Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian).

Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia selama pendudukan Jepang lebih jelek apabila dibandingkan dengan penderitaan dan kesengsaraan pada masa penjajahan Belanda. Padahal, Jepang menduduki Indonesia hanya tiga setengah tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad.

Share this post