Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang Menguntungkan Bangsa Indonesia

Materi Sekolah - Sebutkan Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang! Apa nama Pemerintahan Angkatan Darat dan Laut pada ketika Penjajahan Jepang di Indonesia? Pada ketika Pendudukan Jepang, Pulau Jawa dibagi menjadi berapa karsidenan?

Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang yakni pemerintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. 

Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara ke 16 dengan pusatnya di Jakarta (dulu Batavia). Sumatera diperintah oleh Tentara ke 25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi (Sumatra Barat). Sedangkan Indonesia belahan Timur diperintah oleh Tentara ke 2 (Angkatan Laut) dengan pusatnya di Makasar (Sulawesi Selatan).

Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu, dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Minseibu.

Masing-masing kawasan dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi tiga provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) serta dua kawasan istimewa, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan.

Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu) dan diperintah oleh seorang Residen (Syucokan). Keresidenan terdiri dari kotapraja (Syi), kabupaten (Ken), kawedanan atau distrik (Gun), kecamatan (Son), dan desa (Ku).

Sumatera dibagi menjadi 10 karesidenan dan beberap sub-karesidenan (Bunsyu), distrik, dan kecamatan. Sedangkan kawasan Indonesia Timur yang dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi tiga kawasan kekuasaan, yaitu: Kalimantan, Sulawesi, dan Seram (Maluku dan Papua).

Masing-masing kawasan itu dibagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, sub-kabupaten (Bunken), distrik, dan kecamatan. Pembagian kawasan menyerupai di atas dimaksudkan biar semua kawasan sanggup diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah balatentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif diharapkan jumlah personil (pegawai) yang banyak jumlahnya.

Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawai dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat sebab terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang sanggup mendapatkan amanah untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

Apa Saja Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan Pendudukan Jepang?

Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang sanggup menempuh beberapa pilihan, di antaranya:

1. Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat mustahil sebab Jepang sedang menanamkan perilaku anti Belanda di kalangan pen-duduk Indonesia.
2. Menggunakan tenaga Timur Asing (Cina). Pilihan ini juga sangat berat sebab Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan impian Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya.
3. Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik sebab sesuai dengan semboyan ‘Jepang sebagai saudara tua’ yang ingin membebaskan suadara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih biar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk memenangkan perang yang sedang dilakukan Jepang.

Berikut ini Keuntungan Bangsa Indonesia atas Kebijakan Bidang Pemerintahan pada masa Pendudukan Jepang:

1. Banyak bangsa Indonesia yang membantu menjalankan pemerintahan, sehingga beberapa jabatan penting di pemerintahan berada di tangan bangsa Indonesia.
2. Beberapa tokoh nasional yang menerima kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan contohnya Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo.
3. Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama sesudah Indonesia merdeka.
4. Pengalaman pada masa pemerintahan Jepang merupakan modal yang sangat mempunyai kegunaan sebab bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengelola organisasi besar menyerupai negara.

Sebenarnya, pilihan-pilihan di atas sama-sama tidak menguntungkan. Akhirnya, dengan banyak sekali pertimbangan (bahkan terpaksa) Jepang menentukan penduduk Indonesia untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Jepang pun dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia. Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Prof. Husein Djajadiningrat, serta Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio sebagai Residen Jakarta dan Residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang menerima kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan yakni Ir. Soekarno, Mr. Suwandi, dr. Abdul Rasyid, Prof. Dr. Supomo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muh, Yamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan, kesempatan untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In), semacam Volksraad pada zaman Belanda semakin terbuka.

Kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama sesudah Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia harus bisa menjalankan pemerintahan secara baik. Oleh sebab itu, pengalaman pada masa pemerintahan Jepang merupakan modal yang sangat mempunyai kegunaan sebab bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengelola organisasi besar menyerupai negara.

Share this post